Transpatan, HUMBAHAS – Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita R. Marbun, SH, MAP Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes dan P2KB) dan Dinas Sosial (Dinsos), Selasa (25/03/2025).
Kunjungan ini diterima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf masing-masing OPD dan membahas hal-hal yang prioritas untuk dilaksanakan.
Junita R. Marbun, SH, MAP ketika kunker ke Diskominfo menyampaikan dan membahas bagaimana peningkatan digitalisasi disemua OPD sehingga bisa terintegrasi. Kalau sebelumnya kita dengar dengan Work From Home (WFH) saat ini sudah waktunya untuk Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja.
Diharapkan Diskominfo menjadi dapur semua digitalisasi OPD sehingga proses pelayanan untuk masyarakat lebih cepat.
Dari hasil diskusi juga diperoleh kendala-kendala yang dihadapi masing-masing OPD dalam menyikapi ‘Smart City’ yang salah satunya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di masing-masing OPD karena Sudah banyak aplikasi yang sudah launching yang bisa dioperasikan masing-masing OPD tetapi tidak berjalan maksimal Oleh karena itu, perlu sosialisasi dikemudian hari.
Selanjutnya kunker Wakil Bupati, pada Dinkes dan P2KB membahas tentang pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Wakil Bupati juga menyikapi permasalahan stunting, hal ini harus benar-benar ditangani sampai 0 (nol) atau tidak ada lagi yang stunting. Hal ini juga berkaitan dengan Keluarga Berencana. Untuk itu, sebagai Dinas yang menangani kesehatan agar setiap pegawai dan nakes bisa bekerja lebih serius dan iklas.
Usai kunjungan ke Dinas Kesehatan, Wakil Bupati juga melanjutkan Kunker ke Dinas Sosial. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kadis Sosial, Frans Judika Pasaribu dan staf.
Mendengar laporan dari Kadis Sosial, Wakil Bupati menyampaikan agar penanganan Progam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan-bantuan sosial bisa terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran dengan data dan pendataan keluarga PKH ataupun penerima Bantuan Sosial lainnya harus dilaksanakan sesuai juknis dan harus ‘update’, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
