Transparan, KOTA BEKASI – Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan (DKPPP) Arief Supriyanto menyangkal terkait instansinya mendapatkan peringkat terendah dalam capaian PAD Kota Bekasi.
Menurut Arif, sangat disayangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi memberikan data yang tidak akurat terkait capaian PAD DKPPP Kota Bekasi.
“Masa tercatat 31.16 persen, data yang saya pegang tuh DKPPP Kota Bekasi capaian PAD-nya sudah 58,07 persen,” tegas Arief saat dimintai keterangannya melalui WhatsApp seluler. Senin (13/08/2024).
Dirinya meminta kepada Pimpinan Bapenda Kota Bekasi Asep Gunawan untuk merevisi terkait realisasi PAD DKPPP per Agustus 2024.
“Berarti ada miss, didata kami itu PAD DKPPP sekitar 58.07 persen, berarti masih ada 20 persenan lagi, itu duit pergi kemana?,” tanya Arief.
Karena bagi Arief, DKPPP siap membantu Kota Bekasi untuk merealisasikan PAD agar tembus target pada akhir tahun 2024.
“Kita siap membantu meningkatkan PAD Kota Bekasi, kalau caranya seperti ini, kita dianggap tidak bisa kerja,” cetus Arief.
Sebelumnya, Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad memberikan selendang hitam bagi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan PAD terendah pada gelaran apel rutin pagi yang dilaksanakan di lapangan Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin (13/08/2024).
Ketika dimintai keterangan, Gani Muhamad menyebut bahwa ini merupakan sebagai pemecut semangat untuk berkompetisi meraih capaian tertinggi PAD.
“Ini kan supaya berkompetisi ya, bagaimanapun sebuah daerah itu sangat bergantung pada PAD,” jelas Gani Muhamad seusai memimpin apel.
Untuk diketahui, realisasi PAD 5 OPD tertinggi yakni, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mencapai 133.04%, Dinas Tenaga Kerja mencapai 90.88%, RSUD mencapai 83.04%, Dinas Kesehatan mencapai 70.51%, Dinas Lingkungan Hidup mencapai 64.82 %.
Sedangkan realisasi 5 OPD terendah yakni, BPKAD mencapai 39.26%, Dinas Perhubungan mencapai 38.70%, Dinas Tata Ruang mencapai 36.73%, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai 35.51%, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan mencapai 31.16%.
