Transparan, KOTA BEKASI – Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi Faisal, SE mengatakan, di Tahun 2025 nanti saat Kota Bekasi memiliki Walikota dan Wakil Walikota depenitif hasil Pilkada Serentak 2024, membangun Perekonomian Daerah dan peningkatan PAD menjadi salah satu poin langkah kedepan.
“Menyikapi konteks ekonomi Daerah, UMKM, kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan saya juga berharap ekonomi secara keseluruhan benar-benar dikawal secara serius. Jadi, sektor ekonomi ini sangat luas, mulai dari UMKM, Pabrik, investor, inikan masuknya ke sentral perekonomian,” ujar Faisal saat ditemui diruangan kerjanya, Senin (21/10/2024).
Jadi, sambung politisi Fraksi Partai Golkar ini, Kepala Daerah harus bisa membrekdown apa-apa keuntungan-keuntungan yang bisa ditingkatkan serta di doublekan disektor ekonomi yang saya rasa cabangnya sangat banyak, contoh Pakuwon Mall sebesar itu belum launching full sudah terisi seratus persen, artinyakan peran swasta ini luar biasa.
“Kenapa ada Mall yang laku dan ada Mall yang gak laku? Oh itu urusan mereka, ya salah, Pemerintah harus hadir. Kenapa hadir, pada saat semua Mall laku berartikan perputaran ekonomi baik, pekerja juga akan hidup serta potensi terserap dan cabangnya lebih banyak lagi, mulai dari kantin khusus karyawan, kantin khusus driver ini juga masuk UMKM, atau memang Pemerintah juga harus membuat great desain betapa ternyata UMKM khususnya kaki lima ini di Kota Bekasi sudah menjamur namun tidak ada peran Pemerintah sama sekali, di satu sisi bagus namun di sisi keindahan ini masih semrawut,” terangnya.
Jadi, sambung Faisal, saya berharap kepada Kepala Daerah yang baru bener-bener memikirkan secara serius per Kelurahan, dia bisa disposisi untuk bisa bertanggung jawab diwilayah yang penting kebijakannya dibuat, serta kebijakannya ini sudah teruji, jangan kebijakan yang ternyata tidak sempurna. Jadi Kepala Daerah ini mengerti betul persoalan soal ekonomi di Kota Bekasi.
“Belum lagi ngebahas pabrik, walaupun Kota Bekasi tidak sebesar Kabupaten tapi setidaknya saya rasa cukup banyak Pabrik di Kota Bekasi. Coba melalui Disnaker diabsen serta dibreakdwon para pekerja mereka, bener engga ini serapan para pekerjanya sekian persen dari lokal Kota Bekasi, kalo engga persoalannya gimana, wajib engga mereka? Jadi sempet kebayang kalau ada seribu pabrik di Kota Bekasi, kalau satu Pabrik kita bisa tambah sepuluh para pekerja, secara otomatis, secara instan sepuluh ribu tenaga kerja terbuka di Kota Bekasi ini,” tuturnya.
Faisal menjelaskan, soal Perda terkait pengurangan dan mengatasi pengganguran di Kota Bekasi, ini harus di absen oleh Disnaker dan ini terpisah dengan CSR, kalau CSR ini sifatnya wajib tapi tidak terikat, wajib memberikan sesuatu untuk wilayah tapi angkanya tidak ada, sehingga ajarkan kepada RW bagaimana optimalisasi CSR, contoh RW harusnya bisa membuat desain kerja kebutuhan wilayah, atau pembangunan itu mungkin itemnya ada 10, 20 bahkan sampe 50 item dan setiap item pasti punya harga.
“Tinggal mereka break down yang anggarannya dibawah sepuluh juta, postnya pun sendiri, yang anggarannya mungkin 100-300 juta. Mungkin bisa melalui Pokir Dewan, diatas itu mungkin beban APBD yang sifatnya Musrembang.
Disinggung soal pembangunan Universitas Negeri, Faisal menjelaskan kita ngapain terjebak dalam persoalan yang ada selama ini.
“Saya rasa, Islamic Center layak kita ajukan menjadi Kampus Universitas Negeri Kota Bekasi. Jika lahannya kurang kan bisa Gedung A, Gedung B yang nanti dimana lagi mesti kita bangun,” pungkasnya.
