Trannsparan, KABUPATEN BEKASI – Perwakilan masyarakat Bekasi Menangis yang tertindas(Termarjinalkan) mendatangi kantor Perwakilan rakyat DPRD Kabuparen Bekasi mempertanyakan status surat yang sudah dikirimkan sepekan lalu. Isi surat yang ditujukan kepada perakilan rakyat ini adalah meminta sikap Dewan atas yang menimpa warganya.
” Kami mendatangi DPRD Kabupaten Bekasi ini yang kami anggap sebagai wakil kami rakyat yang termarjinalkan ini yang hingga hari ini sudah sepekan surat kami belum ada jawaban pasti,” ujar Haji Suryadi sebagai Warga Bekasi yang menangis akibat dibongkarnya tempat tinggal dan tempat usahanya kepada Media, Selasa(27/05/2025)
Pemerintah melalui perangkatnya agar mementingkan kepentingan rakyat, atau kepentingan orang banyak, pasalnya Pemerintah menyatakan Bangunan Liar itu tidak benar. Seandainya masyarakat memiliki uang banyak tidak akan tinggal dibantaran kali, akan tinggal di Kemang Pratama atau lainnya. Karena keterbatasan dana makanya mereka tinggal dan berkeluarga disana dan itu adalah sebagai hak sebagai warga negara yang baik.
Dikatakan Haji Suryadi, mereka mendirikan itu adalah fengan tenaga dan juga uang, dan mereka memiliki identitas resmi yang dikeluarkan Pemerintah dan janganlah seenaknya menyatakan bangunan itu Liar, itu yang tidak diterima oleh masyarakat yang dianggap termarjinalkan atau tertindas.
Menurutnya, Pemwrintah itu sebelum melakukan tindakan seharusnya disosialisasikan dahulu dengan masyarakatnya dan yang seharusnya mereka yang akan digusur dipikirkan alokasinya mereka setelah dibongkar kemana, jelas Suryadi mengaku menangis setelah mendengarkan ada beberapa masyarakat setelah mendengarkan ancaman dibongkar pada jatuh sakit dan ada yang meninggal katanya sedih.
Jadi pemerintah itu harus bijak. Kita sebagai warga negara, belajar Pancasila, undang-undang dasar, tidak bisa serta-merta orang yang memiliki tempat yang konotasinya di atas bangunan liar untuk digusur atau diusir, itu tidak manusiawi sebagai pemerintah yang beragama dan beradab apabila itu dilakukan terus menerus maka kami masyarakat, rakyat bangsa kami akan protes agar pemerintah-pemerintah yang seperti itu sadar, berpikir bahwa kami ini adalah yang digunakan oleh mereka pada saat lima tahunan untuk memilih DRRD, Presiden, DPR RI, DPD, dan Gubernur Bupati Wali Kota, dan Kepala Desa.
- Jangan kami sudah mengangkat derajat harkatnya orang-orang yang menjadi pejabat negara, setelah mereka jadi, kami dianggap sebagai manusia yang dianggap tidak beradab. Ini sangat ironis sekali, menyakitkannya buat kami masyarakat Indonesia yang dianggap hina oleh para pejabat. Kami akan bicara bahwa hak kami adalah Hak warga negara, hak hidup, hak usaha.
Mendengarkan hal ini, Haji Suryadi dengan kawan kawan mendapatkan apresiasi dari Anggota Dewan dari Fraksi PKB Ibnuh Hajar, S.Ag Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa(PKB) DPRD Kabupaten Bekasi. Kami menerima bapak bapak perwakilan Forum Bekasi Menangis ditempat ini dengan hati dan pintu terbuka.
” Apa yang disampaikan oleh FBM akan kami laporkan kepada Pimpinan Fraksi agar menyampaikan dan meminta pendapat dari semua Fraksi atas aspirasi dan pendapat ya g bapak bapak FBM sampaikan,” kata Ibnuh Hajar yang juga mantan Ketua BPD dan Kepala Desa beberapa periode menyemangati perwakilan masyarakat yang tersakiti wilayah Tambun Selatan dan Tambun Utara Kabupaten Bekasi mengawali pembi araannya.
Ditegaskan Ibnuh, sebagai anggota perwakilan rakyat, akan menuarakan hal ini ketingkat Pimpinan Fraksi DPRD agar secepatnya diagendakan dan diundang Pemerintah Daerah Bekasi kelanjutan dan kesinambungan aspirasi yang sudah masuk ke kami, paparnya.
Hal senada dikatakan oleh Ny Sitorus boru Gutom seorang Ibu yang sudah Lansia, kami tinggal dibantaran kali ini sudah ada 20 Tahun lebih dan tidak merasa mengganggu ketertiban umum, justru kami para warga membust penghijauan agar tidak erosi atau longsor ucapnya.
Untuk itu ucap Ny Sitorus boru Gultom agsr pemerintah mengertilah atas kesusahan rakyatnya ini. Diakuinya kami warga setia mendukung Bapak Gubernur dan Bupati serta wakil Rakyat kami, seandsinya kami digusur dan dikonotasikan bangunan liar kami rakyat yang sudah memilih bapak bapak pimpinan kami, kami warga yang termarjinalkan ini mau kemana pak.
Dilanjutkan Ny Sitorus yang sudah ditinggal susmi ini bertanya, program Pemerintah membersihkan masyarakat yang mengganggu di ketertiban umum seperti di prapatan lsmpu merah dan dididik serta ditempatkan di Dinas Sosial, kami tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu orang lain setelah dibongkar kami mau kemana, sementara kami ini tidak mempunyai uang, katanya sedih seraya memohon kebijakan pemerintah terhadap warganya.
