Transparan, KOTA BEKASI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi menyelenggarakan acara Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Horison ruang lantai 3, Senin (12/8/2024).
Acara dengan topik Urgensi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Pilkada 2024 ini mengundang PJ Walikota Bekasi yang diwakilkan Kepala Kesbangpol Nesan, Kapolres Metro Bekasi Kota , Dandim 0507/Bekasi Rico Ricardo Sirait, mewakili Kejaksaan, Mewakili Pengadilan negeri Bekasi, dan Ormas serta peserta Parpol Kota Bekasi.
“Pilkada adalah arena konflik yang dilegalkan dengan berbagai aturannya. Konflik ini juga sebagai titik rawan Pilkada di mana kehendak untuk menang Pilkada itulah yang membuka ruang terjadinya konflik diantara para elit yang bertarung. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui pemetaan kerawanan untuk mengantisipasi konflik-konflik tersebut,” kata Ketua Bawaslu kota Bekasi Vidya Nurrul Fathia saat sambutannya Senin (12/08/2024).
Agar Pilkada berjalan lancar, lanjutnya, Pengawas Pemilu dan lapisan masyarakat harus ikut andil dalam antisipasi kesiapan dari awal untuk mencegah serta meminimalisir kecurangan yang mengarah pada tindak pelanggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Choirunnisa kordinator devisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (Kordiv P2H) Bawaslu mengatakan pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi yang berdasarkan data.
“Terdapat beberapa masukan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, seperti yang pertama bahwa agar lebih mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menyusun pemetaan kerawanan pemilihan. Kemudian yang kedua adalah agar memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan konkret tentang tindakan yang harus diambil untuk mengurangi kerawanan,” kata Nissa panggilan akrabnya.
Kerawanan yang harus kita antisipasi mengacu kepada kerawanan pada Pemilu 2019 dan 2024 serta informasi bermuktahir yang kami dapatkan sampai hari ini. Kota Bekasi memiliki empat dimensi kerawanan, yang pertama soal pemungutan suara, yang kedua tahapan tahapannya, dan yang ketiga ajudikasi terhadap gugatan gugatan pemilu yang sampai ke MK, serta terakhir adalah netralitas ASN dan otoritas penyelenggara.
Pelaksanaan pemungutan suara terkait pemilu 2024, Lanjut Nissa menjelaskan bahwa ada pemungutan suara lanjutan yang berkisar 25 TPS seperti Rawalumbu, Mustika jaya, serta kejadian di pemilu 2019 ada juga pemungutan suara lanjutan dan penghitungan suara ulang dan juga kekurangan logistik pada pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.
” Untuk kota Bekasi, kita akan mempersiapkan dan antisipasi pencegahan dari sekarang dengan melibatkan stokholder seperti TNI Polri dan Pemerintah,” tukasnya.
Banyak faktor dalam terjadinya kerawanan pemilu, seperti Tahun 2024 ada 16 laporan yang terjadi, dan 2019 juga sampai ada putusan pengadilan. Jadi faktornya tentu saja soal tidak profesional nya penyelenggara pemilu, juga peserta pemilu seperti Caleg yang kurang memahami data regulasi.
Pemilu dan pemilihan yang berkualitas itu adalah, penyelenggara pemilu harus profesional, dan pemerintah nya mendukung, dan ASN nya tidak boleh terlibat dan langsung mendukung partai politik tertentu. Peserta pemilu dan peserta pemilihan harus taat pada regulasi dan tidak bermain curang, dan media juga harus menyuarakan sama sama agar politik uang itu bahaya dan tidak baik.
Sebagai informasi, pemetaan kerawanan ini disusun berdasarkan isu-isu yang ada pada Pemilu 2024. Turut hadir memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan mewakili Pj Walikota Bekasi yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nesan.
