Scroll untuk baca artikel!!
Example 325x300
Cek Katalog!!
Cek Katalog!!
Daerah

1145 Tenaga Honorer Tidak Lolos PPPK Mengadu Nasib Kepada Komisi 1 DPRD Kota Bekasi

×

1145 Tenaga Honorer Tidak Lolos PPPK Mengadu Nasib Kepada Komisi 1 DPRD Kota Bekasi

Sebarkan artikel ini

Transparan, KOTA BEKASI – Perwakilan tenaga honorer katagori R4, tenaga honorer yang tidak lolos PPPK mengadu nasib kepada Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, dan meminta mereka untuk difasilitasi agar menjadi pegawai PPPK yang dilantik pada awal Juli 2025 lalu.

“Kami sudah bekerja sejak 2006, atau hampir 20 tahun lebih. Namun entah sebab apa kami tidak lolos menjadi PPPK. Padahal kami pun mengikuti proses yang sama dengan kawan kawan kami yang dilantik kemarin,” ujar Andri, perwakilan komunikasi pegawai kebersihan Kota Bekasi, yang mewakili sekitar 1145 orang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rabu (9/7/2025).

Example 300x600

Seperti diketahui, ada sekitar 4000 pegawai honorer yang belum diangkat PPPK di Kota Bekasi, mereka tergolong dalam tenaga R4.

Hal senada diungkapkan oleh Abdul Hadi, yang merasa sedih karena pekerjaannya di lapangan untuk membersihkan jalan dan perkantoran pemerintah Kota Bekasi. Namun tidak mendapat penghargaan dan tidak lolos menjadi tenaga PPPK.

“Pekerjaan kami di lapangan, kami hadir hampir lebih dari waktu pekerja kantoran. Hadir membersihkan kota Bekasi. Namun, kami tidak mengerti hingga kami tidak lolos, menjadi PPPK,” ujar Abdul Hadi, yang rumahnya dekat UPTD Dinas Lingkungan Hidup Sumur Batu.

Menanggapi persoalan kegelisahan para pegawai yang tidak lolos menjadi PPPK atau pegawai katagori R4. Ketua Komisi 1 Murfati Lidianto menegaskan pihaknya akan memperjuangkan tenaga katagori R4 sesuai dengan perundangan dan peraturan berlaku.

“Kami akan komunikasikan dengan eksekutif dan meminta Komisi 2 DPR RI untuk mencari solusi terkait nasib dan anggaran bagi kawan-kawan R4 ini,” ungkap Murfati.

Menurut Murfati, solusi terkait pegawai R4 ini harus melibatkan banyak pihak, antara eksekutif, legislatif dan arahan pemerintah pusat. Karena terkait banyak hal, termasuk anggaran.

“Yang jelas kami akan kawal dan bantu cari solusi terbaik bagi kawan-kawan yang tergolong R4. Termasuk konsultasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat khususnya menteri PAN-RB,” pungkas Murfati sesuai rapat dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan pegawai R4 dan pihak BKPSDM Kota Bekasi, Rabu (9/7/2025).

Hadir dalam RDP perwakilan forum komunikasi petugas kebersihan Kota Bekasi, Forum Solidaritas R4 Kota Bekasi dan forum honorer non database BKN (R4) kota Bekasi. Serta dihadiri perwakilan BKSDM dan Kepala dinas Lingkungan Hidup.

Loading

Example 120x600
Example 325x300